DJP Klarifikasi Keluhan soal Pajak Profesi Penulis

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait keluhan atas perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) yang dianggap tidak adil terhadap profesi penulis. Keluhan ini disampaikan oleh penulis Tere Liye melalui media sosialnya, dan membuat penulis novel Hujan ini memutuskan kontrak dengan dua penerbitnya yakni Gramedia Pustaka Utama dan Republika.

Hestu Yoga Saksama  selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak mengungkapkan bahwa pada prinsipnya semua jenis penghasilan yang diterima dari semua sumber dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi asas-asas perpajakan yang baik, termasuk asas keadilan dan kesederhanaan.

“Penghasilan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, sehingga pajak dikenakan atas penghasilan neto yang ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,” ujar Hestu dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Hestu juga menjelaskan bahwa Wajib Pajak (WP) yang berprofesi sebagai penulis dengan penghasilan bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun, dapat memilih untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang besarnya adalah 50% dari royalti yang diterima dari penerbit.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 untuk Klasifikasi Lapangan Usaha Nomor 90002 (Pekerja Seni). “Ketentuan teknis mengenai penggunaan NPPN diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak tersebut,” tegasnya.

DJP sangat menghargai dan terbuka terhadap setiap masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem perpajakan Indonesia. Menurutnya, masukan dari semua pihak akan ditindaklanjuti sesegera mungkin.

“Namun keputusan yang bersifat kebijakan diambil secara hati-hati dan seksama dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek legal dan analisis dampak kebijakan secara lebih luas yang seringkali membutuhkan waktu yang tidak singkat,” tambahnya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *