Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut potensi penerimaan pajak yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih rendah.

Dirinya mengatakan, pada tahun 2015 lalu kegiatan pajak yang berasal dari APBN hanya menghasilkan Rp 84 triliun, sedangkan untuk tahun 2016 sekitar Rp 86 triliun. Sementara jumlah belanja negara dan daerah setiap tahunnya selalu meningkat.

“Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan total penerimaan perpajakan. Secara persentase dia hanya menyumbang 7,9% atau bahkan tahun 2016 itu menjadi 7,8% dari penerimaan,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. Dirinya mengatakan, bila dilihat dari postur APBN, seharusnya penerimaan perpajakan bisa lebih dari itu.

“Saya sudah menyampaikan pada jajaran saya, kalau saya lihat postur APBN saya, mustinya saya bisa mendapatkan penerimaan yang lebih besar dari itu. Dan inilah tantangan yang terus saya sampaikan kepada jajaran Kemenkeu,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, penerimaan pajak dari APBN dan APBD sebetulnya bisa dihitung. Contohnya dari belanja negara yang sekitar Rp 2.133 triliun dalam APBN-P 2017, seharusnya bisa dihitung potensi penerimaan pajak penghasilan (PPh) anggaran gaji pegawai yang dipotong PPh Pasal 21.

Kemudian, bisa juga mengukur potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% yang didapat dari transkasi belanja yang menghasilkan pajak masukan dan pajak keluaran. Selain itu bisa juga mengukur potensi penerimaan PPh Pasal 21 dan Pasal 23 dari belanja barang dan belanja modal K/L.

“Sekarang saya minta untuk dihitung jumlahnya, pasti jauh lebih besar dari Rp 86 triliun atau Rp 87 triliun yang dikumpulkan selama ini. Ini menunjukkan bahwa potensi yang bisa dikontrol itu tidak bisa didapatkan secara optimal,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, peran dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menjadi hal yang penting untuk dapat melakukan pengawasan potensi penerimaan.

“Saat ini peran APIP menjadi sangat penting. Kalau kita keluarkan yang pasal 21 yaitu kalau orang menerima gaji, PPh pasal 21 sudah dipotong dari pengeluaran personel, tapi pajak dari PPN dan belanja barang dan modal, itu kita belum cukup mampu untuk bisa mengumpulkan yang sesuai dengan yang seharusnya, yaitu sesuai dengan transaksi yang terjadi. Dan di sinilah saya meminta untuk kita semuanya melakukan evaluasi di dalam cara bekerja kita,” terangnya.

Sumber: detikFinance

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *