Minimalkan Penghindaran dan Memaksimalkan Penerimaan pajak

Minimalkan Penghindaran dan Memaksimalkan Penerimaan pajak – Tidak dapat dipungkiri bahwa, saat ini pajak telah menjadi tulang punggung bagi hampir seluruh bangsa di dunia. Lebih dari 50% dari total penerimaan di mayoritas negara, disumbang dari sektor perpajakan. Sehingga tidak berlebihan bila kemudian ada yang berpendapat bahwa pajak adalah penentu tegak dan runtuhnya suatu bangsa. pajak pph pasal 21

Tidak terkecuali dengan Indonesia, lebih dari 70% penerimaan negara disokong oleh sektor yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak ini. Dapat dibayangkan bukan, bagaimana jadinya kalau para pegawai pajak mogok kerja sekitar sebulan atau dua bulan saja? Sayangnya, dunia perpajakan di negeri ini dalam kondisi yang kurang menggembirakan. baca: info training pajak Beberapa tahun terakhir target penerimaan yang dicanangkan oleh pemerintah tidak dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dituding menjadi penyebab utama dari permasalahan ini.

Salah satu parameter dari rendahnya tingkat kepatuhan tersebut adalah banyaknya praktek penghindaran pajak yang terjadi. Berbeda dengan tax evasion yang dapat dengan mudah ditindak secara hukum. Hal ini disebabkan karena biasanya praktek tax avoidance dilakukan dengan praktek yang rapi dan seolah-olah ada secara hukum. Oleh karena itulah, praktek semacam ini biasanya sulit untuk diatasi. Satu-satunya cara efektif yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan perubahan terhadap ketentuan hukum pajak terkait secara berkesinambungan, sehingga celah-celah peraturan hukum dapat ditutupi. Hasil dari langkah ini akan lebih baik bila didukung dengan kerjasama internasional.

Dalam melakukan perubahan terhadap ketentuan perpajakan, setidaknya terdapat tiga regulasi yang dapat ditambahkan yaitu Targetedor Partial Elimination of Deferral; Allocation of Deductions and Creditswith Respectto Deferred Income /Restrictions on Cross-Crediting; dan Formula Apportionment.

Praktek penghindaran pajak bisa jadi memang sulit untuk diatasi. Selain karena pada dasarnya tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar, juga karena praktek ini biasanya di’sutradarai’ oleh orang yang ‘melek’ atau ahli dalam hal perpajakan. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan ‘menyempurnakan’ ketentuan perpajakan yang ada. Dengan ‘penyempurnaan’ tadi diharapkan ketentuan perpajakan menjadi lebih fleksibel dan akomodatif. Terdapat berbagai praktek penghindaran pajak yang sudah dan akan terjadi di masa yang akan datang. baca: pengertian sop

Ada beberapa regulasi yang diterapkan oleh negara-negara maju dan telah terbukti secara efektif mengatasi permasalahan tersebut. Di antara regulasi tersebut, ada beberapa yang dapat diadopsi di Indonesia, diantaranya adalah Targetedor Partial Elimination of Deferral; Allocation of Deductionsand Creditswith Respectto Deferred Income / Restrictions on Cross-Crediting; dan Formula Apportionment. Dengan penerapan regulasi ini, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan, sehingga program pembangunan yang dicanangkan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *