Waspada Investasi Bodong

Waspada Investasi Bodong – Satuan tugas (Satgas) waspada investasi mengimbau kepada masyarakat supaya jangan mudah percaya dengan investasi yang memberikan janji di luar batas kewajaran. pajak penghasilan pasal 21 Menurut Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing, masyarakat harus memahami konsep 2 L jika ingin berinvestasi. Yakni Logis dan Legal.

Jadi masyarakat juga harus memperhatikan logis yang berarti jangan mudah tergiur dengan imbal hasil investasi yang terlalu besar. Jadi kalau ada lembaga atau orang yang menawarkan keuntungan dari investasi yang besar di kisaran 10% atau 20% jangan dipercaya, itu bohong, terindikasi penipuan. Deposito saja sekarang di kisaran 6% itu juga dipotong pajak.

Kemudian, masyarakat juga perlu waspada jika ada penawaran investasi dengan keuntungan besar tapi berisiko rendah. Kalau ada yang menawarkan investasi dengan keuntungan besar, tapi risikonya rendah atau tidak berisiko. Tinggalkan saja bisa jadi itu penipuan, karena yang namanya investasi pasti berisiko. Artikel terkait: jasa konsultan pajak

Memang masih menjadi masalah di Indonesia adalah masyarakat Indonesia yang mudah tergiur dengan iming-iming imbal keuntungan atau hasil yang dijanjikan penipu. Masyarakat masih ingin cepat kaya dengan pintas, dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Jangan salah, korban penipuan berkedok investasi ini tidak hanya dari kalangan kurang terpelajar tapi juga orang berpendidikan tinggi, jadi ini PR kita bersama. Satgas waspada investasi yang bekerja sama dengan lembaga terkait terus gencar mengedukasi masyarakat terkait investasi bodong ini.

Penipuan akibat investasi atau penghimpunan dana dalam beberapa waktu terakhir ini kembali mencuat. Satuan tugas waspada investasi menegaskan pemerintah tidak bisa bertanggung jawab dan mengganti uang para korban. baca: pelatihan pajak

Ketua Satgas waspada investasi, Tongam L Tobing mengatakan, saat ini banyak korban penipuan yang kasusnya dihentikan oleh satgas meminta ganti rugi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pemerintah. “Banyak korban yang bilang, OJK tanggung jawab dong. Tapi pemerintah itu tidak akan bertanggung jawab karena tidak ada regulasinya,” ujar Tongam. Dia menjelaskan, ini juga berlaku untuk korban First Travel, korban koperasi Pandawa atau korban penipuan lainnya.

Pasalnya, satgas waspada investasi kapasitasnya hanya sebagai satuan yang bertugas untuk mengungkap dan melaporkan penipuan berkedok investasi atau penghimpunan dana ke pihak berwajib. “Jadi apabila ada kerugian karena investasi ilegal pemerintah tidak akan menanggung,” ujar dia.

Sumber: detikFinance

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *